KEPULAUAN MERANTI, RIAUREVIEW.COM--Persoalan rekrutmen tenaga kerja di PT. Imbang Tata Alam (PT. ITA) kembali menjadi sorotan. Mantan Divisioner OPP Kelurahan Teluk Belitung, Chandra Nopendra, secara tegas mengkritik dugaan praktik tidak transparan hingga indikasi nepotisme di divisi Well Service perusahaan tersebut.
Diduga terjadi ketidaktransparanan dalam proses pembukaan lowongan kerja di divisi Well Service PT. ITA, serta adanya perlakuan tidak adil dalam perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja, termasuk perbedaan kontrak di subkontraktor PT. Bintang Energi Pratama (BEP).
Sorotan disampaikan oleh Chandra Nopendra. Pihak yang disorot adalah divisi Well Service PT. Imbang Tata Alam serta subkontraktornya, PT. Bintang Energi Pratama.
Permasalahan ini mencuat dalam beberapa waktu terakhir dan hingga kini belum mendapatkan kejelasan meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan.
Hal ini terjadi di wilayah operasional PT. ITA yang berada di sekitar Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.
Menurut Chandra, rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dan justru terindikasi adanya praktik nepotisme, di mana sejumlah posisi seperti material, SHE, DWO, hingga company man tidak diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal, melainkan diduga diberikan kepada pihak tertentu, termasuk keluarga internal.
Selain itu, terdapat kejanggalan ketika tenaga kerja dari luar daerah yang sebelumnya hanya berstatus magang dapat diangkat menjadi karyawan tetap, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Lowongan pekerjaan harus dibuka secara transparan dan tidak ada diskriminasi. Masyarakat lokal harus diprioritaskan," tegas Chandra
Chandra menjelaskan kepada awak media Riaureview.com (03/04/2026) bahwa seharusnya perusahaan membuka peluang kerja secara terbuka atau memberikan promosi kepada tenaga kerja lokal yang sudah memiliki pengalaman dan kemampuan. Namun yang terjadi, proses rekrutmen diduga tidak melalui mekanisme yang jelas.
Di sisi lain, pada subkontraktor PT. Bintang Energi Pratama, ditemukan adanya perbedaan kontrak kerja antar karyawan tanpa penjelasan yang transparan. Evaluasi kinerja pun dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur, seperti pemberian surat peringatan (SP), melainkan langsung berdampak pada perbedaan kontrak.
Kondisi ini dinilai menciptakan ketidaknyamanan dan berpotensi menurunkan konsentrasi kerja karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja.
Chandra mengaku telah melakukan konfirmasi kepada pihak Public Relations PT. ITA dan koordinator PT BEP. Namun hingga kini, kedua pihak hanya memberikan janji untuk melakukan diskusi tanpa kejelasan waktu, dengan alasan kesibukan pekerjaan.
Chandra mendesak agar permasalahan ini segera diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga meminta PT. ITA dan mitranya untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan manajemen tenaga kerja agar lebih transparan, adil, serta berpihak kepada masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah operasional.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal keadilan bagi masyarakat di daerah sendiri, saya masih menunggu informasi dari PT. ITA dan mitranya maka diterbitkan rilis beritanya.” tutupnya.
