BENTIU, RIAUREVIEW.COM -Lebih dari 150 perempuan dan anak-anak perempuan di Sudan Selatan dalam 12 hari terakhir telah datang meminta bantuan badan-badan kemanusiaan setelah mereka diperkosa atau mengalami bentuk kekerasan seksual lainnya.
Dalam statemen bersama seperti dilansir kantor berita AFP dan detikcom, Selasa (4/12/2018), tiga badan PBB mengutuk serangan-serangan keji tersebut dan meminta otoritas Sudan Selatan untuk memastikan para pelaku diadili.
Menurut statemen bersama dari Henrietta Fore yang memimpin badan anak-anak PBB, UNICEF, juga kepala bantuan PBB Mark Lowcock dan direktur Dana Populasi PBB, Natalia Kanem, pria-pria bersenjata melakukan serangan-serangan tersebut di kota Bentiu.
Pekan lalu, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan bahwa 125 perempuan dan anak-anak perempuan telah diperkosa saat mereka berjalan menuju pusat-pusat distribusi makanan yang didirikan badan-badan kemanusiaan internasional.
Perang telah melanda Sudan Selatan sejak tahun 2013. Jumlah kasus kekerasan seksual telah mencapai level mengerikan di negeri itu.
PBB menyatakan bahwa dalam enam bulan pertama di tahun 2018, sebanyak 2.300 kekerasan seksual telah dilaporkan, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak perempuan. Lebih dari 20 persen korban adalah anak-anak.
Namun badan-badan kemanusiaan mengatakan bahwa angka pemerkosaan sebenarnya lebih tinggi dari itu karena kekerasan tersebut banyak yang tidak dilaporkan.
MSF mengatakan, selain diperkosa, banyak korban yang "dicambuk, dipukuli dengan tongkat dan senapan" dan dirampok pakaian, sepatu, uang, dan kartu jatah mereka untuk bantuan makanan.
"Selama lebih dari tiga tahun bekerja di Sudan Selatan, saya belum pernah melihat peningkatan dramatis dalam jumlah para penyintas kekerasan seksual yang datang ke program kami untuk mendapatkan perawatan medis," kata Ruth Okell, seorang bidan MSF di Sudan Selatan.
Bulan lalu, panel pakar-pakar PBB menyatakan dalam laporan ke Dewan Keamanan PBB bahwa ada level kekerasan seksual dan pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan di Sudan Selatan. Dewan Keamanan PBB akan membahas krisis di Sudan Selatan pada 18 Desember mendatang.
