DHAKA, RIAUREVIEW.COM -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penyelidikan independen dan adil terhadap dugaan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilu Bangladesh pada 30 Desember 2018.
Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina memenangkan lebih dari 90 persen kursi parlemen yang diperebutkan dalam pemilu 30 Desember 2018. PM Hasina untuk ketiga kalinya akan kembali menjabat sebagai PM Bangladesh.
Di sisi lain, kemenangan itu diwarnai oleh tuduhan kecurangan juga intimidasi serta kekerasan yang menewaskan sedikitnya 19 orang. Kelompok oposisi menolak hasil pemilu Bangladesh tersebut. Partai Liga Awami telah menyangkal tuduhan-tuduhan yang muncul. Mereka menegaskan bahwa pemungutan suara berjalan damai dan ada partisipasi penuh antusias dari para pendukung mereka.
Hal ini mendorong PBB untuk melontarkan seruan agar penyelidikan independen digelar terkait tuduhan-tuduhan tersebut.
"Kami mendorong otoritas setempat untuk melakukan penyelidikan segera, independen, imparsial dan efektif terhadap dugaan-dugaan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terkait pemilu, dengan pandangan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab, terlepas apapun afiliasi politik mereka," demikian pernyataan PBB seperti dilansir Reuters dan detikcom, Selasa (8/1/2019),
Sebelumnya pada Kamis (3/1) pekan lalu, para anggota parlemen Bangladesh termasuk PM Hasina telah dilantik. Namun ada tujuh anggota parlemen dari kelompok oposisi yang tidak ikut dilantik. Mereka menyebut hasil pemilu penuh kecurangan dan menyerukan digelarnya pemilu ulang.
"Ada indikasi mengkhawatirkan bahwa tindakan balasan akan terus berlanjut, terutama terhadap oposisi politik, termasuk serangan fisik dan perlakuan tidak adil, penangkapan sewenang-wenang, pelecehan, orang hilang dan pelaporan kasus-kasus kriminal," sebut PBB dalam pernyataannya.
"Laporan-laporan menyebutkan bahwa serangan sarat kekerasan dan intimidasi, termasuk terhadap kelompok minoritas, telah dilakukan secara tidak proporsional oleh para aktivis partai berkuasa, terkadang dengan keterlibatan aparat penegak hukum," imbuh pernyataan PBB itu.
Lebih lanjut, PBB menyerukan kepada otoritas Bangladesh untuk segera mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dan memastikan penegakan hukum dilakukan dengan benar. Tidak hanya itu, PBB juga mendorong Komisi HAM India untuk memainkan peranan proaktif dan independen.
Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, mengecam tindak kekerasan yang mewarnai pemilu Bangladesh bulan lalu. Negara-negara itu menyerukan digelarnya penyelidikan secara menyeluruh atas semua dugaan kecurangan dan tindakan kekerasan yang terjadi saat pemilu.
Pekan lalu, Human Rights Watch (HRW) menyebut pelaksanaan pemilu di Bangladesh memiliki karakteristik 'kekerasan dan intimidasi terhadap oposisi ... juga penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan berbicara'.
Salah satu tindak kekerasan yang terjadi saat pemilu Bangladesh adalah dugaan pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang wanita yang memilih oposisi dalam pemilu. Sedikitnya 10 orang ditangkap terkait dugaan pemerkosaan bergiliran itu. Salah satu yang ditangkap merupakan seorang anggota Partai Liga Awami.
Kepolisian setempat menegaskan bahwa pemeriksaan medis mengonfirmasi terjadinya kekerasan seksual terhadap wanita yang dimaksud. Pihak kepolisian setempat juga tengah menyelidiki laporan-laporan soal ancaman yang diterima pihak keluarga korban.
Suami korban menuturkan bahwa sekitar 10-12 pria mendobrak masuk ke dalam rumah mereka di distrik Noakhali pada malam pemilu digelar, pada 30 Desember 2018 lalu. Pria-pria itu kemudian mengikat sang suami dan empat anaknya di dalam rumah. Korban dibawa keluar dan diperkosa oleh pria-pria itu secara bergiliran. Disebutkan sang suami bahwa istrinya diperkosa karena dia memilih partai oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh dalam pemilu.
