JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan selamat kepada pemerintahan baru Palestina. Ucapan itu disampaikan sehari setelah Perdana Menteri, Mohammad Shtayyeh, mengumumkan kabinetnya bersama Presiden Mahmoud Abbas.
"Selamat kepada kabinet otoritas Palestina yang baru," ucap utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk urusan Palestina-Israel, Jason Greenblatt, melalui Twitternya, Senin (15/4).
Dalam kicauannya, Greenblatt berharap AS bisa lebih mempererat kerja sama menuju perdamaian dengan Palestina.
"Dengan pengalaman mereka yang berada di kabinet baru, kami berharap dapat bekerja sama menuju perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Palestina. Ini saatnya babak baru," tutur Greenblatt.
Selain AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyambut pembentukan kabinet baru tersebut.
"PBB tetap berkomitmen penuh untuk bekerja dengan para pemimpin Palestina dalam mengakhiri pendudukan dan memajukan aspirasi nasional mereka yang sah dengan dasar kenegaraan sesuai dengan resolusi PBB," ucap Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov seperti dilansir AFP dan CNNIndonesia.
Shtayyeh resmi dilantik sebagai PM Palestina pada Minggu (14/5) pekan lalu menggantikan pendahulunya Rami Hamdallah yang memiliki cukup dukungan dari Hamas, salah satu faksi besar yang menjadi rival partai pendukung pemerintah, Fatah.
Sejumlah posisi kunci dalam kabinet tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Namun, loyalis Abbas semakin mendominasi dan menutup kesempatan supaya Hamas bisa terlibat dalam kabinet baru.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Malki, dan Menteri Keuangan, Shukri Bishara, tetap pada jabatan mereka.
Sementara itu, Atef Abu Seif ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan. Seif berasal dari Jalur Gaza dan pernah dipukuli habis-habisan oleh sekelompok pria di wilayah kekuasaan Hamas.
Meski pemerintahan baru terbentuk, Abbas tetap menjadi otoritas tertinggi Palestina yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan terutama dalam urusan eksekutif.
Walau didominasi oleh sekutu Abbas dan politikus Fatah, sejumlah faksi politik kecil juga masuk dalam kabinet baru ni.
Sementara itu sejumlah partai lain seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menolak mengambil bagian dalam kabinet baru, dan mendesak pemerintah melibatkan semua faksi yang ada, termasuk Hamas.
