PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM - Adanya isu pungutan liar (pungli) yang dipertanyakan DPRD Riau kepada Dinas Pendidikan (Disdik), sempat membuat kedua pihak 'bersitegang' di media.
Meskipun demikian, DPRD Riau mengambil langkah cepat untuk meredam kemungkinan kesalahpahaman yang dapat memperpanjang ketegangan tersebut, dengan memanggil pihak Disdik untuk hearing, Senin (5/3/2018) lalu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto kemudian menghimbau agar kedua belah pihak tidak saling menantang menunjukkan bukti, jika ada isu atau tuduhan-tuduhan yang diberikan. Sebaliknya, diharapkan pihak yang tertuduh segera mengklarifikasi isu yang beredar jika tidak benar, atau intropeksi diri demi memperbaiki kinerja dan citra dirinya.
"Dugaan pungli ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, jangan malah seperti kebakaran jenggot, langsung bertanya mana buktinya. Kalau ada ya segera diintropeksi, kalau tidak ada ya segera diklarifikasi isunya agar tidak semakin meluas, dan kita sudah selesaikan dalam hearing kemarin," ujar ade saat dikonfirmasi, Rabu, (7/3/2018).
Kemudian, Ade Agus juga mengharapkan agar hal seperti ini juga tidak lagi terjadi, mengingat antara dua instansi ini seharusnya bekerja sama untuk melayani kebutuhan masyarakat luas. Tidak hanya itu, Ade juga berusaha mengklarifikasi kesalahpahaman yang menyatakan pihaknya menuduh dinas terkait terhadap isu pungli tersebut.
"Ya kita tidak seharusnya saling bertikai, kita ini sama-sama pelayan masyarakat, semoga kedepannya tidak ada lagi seperti ini. Saya juga tidak bilang di dinas itu, mungkin saja ada oknum yang mengatasnamakan dinas tersebut, atau mungkin di DPRD ini, bisa saja, makanya tadi saya bilang segera klarifikasi kalau ada isu-isu yang berdampak negatif," tuturnya.
Sementara itu, terkait isu pungli yang telah beredar dimedia massa beberapa waktu lalu, Ade menyatakan sudah meluruskan persoalan tersebut bersama Disdik dalam hearing yang dihadiri pelaksana harian (plh) kadisdik. Dalam hearing tersebut juga, DPRD Riau meminta pihak dinas pendidikan agar lebih memperhatikan dalam mengatur proses mutasi kepala sekolah di Riau. ***
Sumber: GoRiau.com
