RIAUREVIEW.COM --Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning sempat menyatakan tidak mau menerima vaksin COVID-19 dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI kemarin. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun menganggapi mengenai hal itu.
"Tadi saya inget, kemarin, ada anggota dewan yang menyatakan ke saya, ini kan public good ya, jadi musti dipastikan, karena dibeli oleh uang negara, hati-hati bener pemakaiannya, karena ini adalah barang milik publik," kata Menkes Budi dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR RI di gedung MPR/DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Menkes Budi menjelaskan vaksin COVID-19 yang sudah ada di Indonesia merupakan barang publik (public good) yang diadakan demi kebaikan masyarakat. Budi Sadikin juga menjelaskan vaksinasi terkait COVID-19 dimaksudkan untuk melindungi semua orang dengan terciptanya herd immunity di masyarakat.
"Vaksin ini sepemahaman saya, selain dia publik good dari definisinya sebagai barang, dia juga ada publik good definisinya sebagai fungsi, dalam arti ini diberikan publik goods for the good untuk publik," ujarnya.
"Karena memang vaksinasi ini, Bapak Ibu, bukan hanya untuk melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia. Karena memang target vaksinasi adalah herd immunity. Kalau memang tidak tercapai, ya itu tadi, fungsi dari good for the public nya itu tidak pas," sambungnya.
Lebih lanjut, Budi Sadikin mengajak para anggota DPR RI untuk menjadikan vaksin sebagai kebaikan bagi masyarakat (do good for the public). Namun, Budi kembali mempersilakan anggota DPR untuk menentukan keputusannya terkait vaksin Corona.
"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public, tapi memang itu kembali juga ke Bapak Ibu sekalian," ucapnya.
"Tapi tugas kami untuk memastikan bahwa kita bisa ajak, kita bisa yakinkan Bapak Ibu untuk melakukan ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga tetangga kita seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd immunity menahan pandemi ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin, anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.
"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.
Selain itu, Ribka Tjiptaning kembali mewanti-wanti pemerintah agar tidak melakukan perdagangan vaksin Corona. Dia juga meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat.
"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," sambung Ribka.
Ketua DPP PDIP Sri Rahayu pun menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Ribka Tjiptaning. Sri menegaskan partainya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
"Kan cerita utuhnya seperti apa kan nggak tahu saya. Kadang-kadang kan di ini, apa, tapi yg jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu ketua Umum bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi," kata Sri Rahayu saat dihubungi detikcom, Rabu (13/1).
Sumber: [detik.com]
