RIAUREVIEW.COM --Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata sebagai orang terkaya di Indonesia.
Hal itu ia katakan ketika memberi arahan kepada 1.521 CPNS baru di lingkungan Kemenkeu.
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, kekayaan yang dimiliki oleh Isa bukanlah uang yang ia miliki sendiri, tetapi berasal dari kekayaan negara yang ia kelola.
Sebab, saat ini, Isa mengelola aset negara yang nilainya lebih dari Rp 10.000 triliun.
"Nah Pak Isa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ini orang paling kaya di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani, Rabu (17/2/2021).
Berdasarkan data terakhir dari DJKN, aset negara saat ini tercatat mencapai Rp 10.467,5 triliun.
Jumlah aset negara tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai kekayaan dari orang terkaya di Indonesia, yakni Hartono bersaudara.
Berdasarkan data orang terkaya Indonesia versi Forbes, total kekayaan Hartono Bersaudara saat ini mencapai 49,8 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 517,2 triliun.
Kekayaan yang dikelola oleh Isa merupakan aset negara baik berupa barang milik negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan.
Sri Mulyani menjelaskan, kekayaan yang dikelola bersumber dari uang yang didapatkan dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta utang yang dipakai untuk membangun beragam bentuk aset negara.
Sebelumnya, Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan sempat mengatakan, nilai dari aset negara tersebut terdiri atas aset lancar yang sebesar Rp 491,86 triliun dari yang sebelumnya Rp 437,87 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp 3.001,2 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.877,28 triliun, serta aset tetap sebesar Rp 5.949,59 triliun dari sebelumnya Rp 1.931,05 triliun.
Selain itu untuk aset lain yang dimiliki pemerintah saat ini tercatat sebesar Rp 967,98 triliun.
Sri Mulyani pun mengatakan kepada para pegawai DJKN untuk tidak berbangga dengan total nilai aset negara yang fantastis tersebut. Pasalnya, sebagian aset negara yang menghasilkan uang tersebut dibangun dari utang.
Terakhir, posisi utang pemerintah per Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.074,56 triliun.
"Jadi yang 512 orang (CPNS DJKN) bagian bayar-bayar jangan merasa senang, kalau pas bagian Kemenkeu disindir-sindir, kita kenapa utang? Yang kalian bayar itu barangkali berasal dari utang, dan sebagian jadi kekayaan negara," ujar dia.
Sumber: [kompas.com]
