RIAUREVIEW.COM --Sebanyak Rp 226,71 triliun dana pemerintah daerah masih mengendap di perbankan menjelang akhir tahun 2021. Hal ini kembali menimbulkan kekesalan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada beberapa faktor yang membuat pemda terlambat dalam membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mulai dari keterlambatan pengesahan APBD di DPRD, serta dana-dana untuk anggaran pembangunan infrastruktur yang terkendala dengan perencanaannya.
"Ada keterlambatan dari pengesahan APBD, terutama hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Bupati dengan DPRD, walikota dengan DPRD atau gubernur dengan DPRD," ujarnya dikutip, Sabtu (27/11/2021).
Sebagai gambaran, per akhir 31 Oktober 2021 simpanan pemda di perbankan mencapai sebesar Rp 226,71 triliun atau naik dibandingkan September 2021 sebesar Rp 194,12 triliun.
"Kalau yang fisik biasanya ada halangan karena belanja modal membutuhkan perencanaan dan eksekusinya. Kementerian teknis seperti (Kementerian) PUPR dan Kemenhub biasanya memberikan dukungan, supaya bisa terlaksana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik," lanjut Sri Mulyani.
Namun, ia mengatakan, ada juga yang membuat daerah memang tidak mampu untuk membelanjakan dana yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat. Ia mencontohkan, realisasi belanja kesehatan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang baru terealisasi sekira 58,5% sampai dengan 19 November 2021.
"Harusnya dipakai untuk penanganan COVID. Ternyata enggak semua daerah siap untuk menggunakannya. (Karena) itu membutuhkan koordinasi antara dinas kesehatan dari Pemda dan Kementerian Kesehatan," jelas dia.
Selain itu, ada juga yang bersifat struktural, yakni dari sisi kompetensi dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah, karena dalam penyusunannya ada prosedur yang harus dijalankan.
Menurut Sri Mulyani, apabila daerah terlambat dalam menyusun laporan rancangan anggaran keuangannya, maka hal ini juga yang membuat pemda terlambat untuk membelanjakannya.
Kendati demikian, kata dia, semua akan terus dipantau oleh Kementerian Keuangan. Pihaknya juga berencana untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
"Kita akan terus bantu melalui prosedurnya, kita simple-kan, dan juga kapasitas daerah akan ditingkatkan, mulai training dan bantuan teknis lainnya," jelas dia.
Namun, Sri Mulyani berharap simpanan pemda bisa diturunkan dan belanja daerah dinaikkan. Sehingga pemulihan ekonomi tidak hanya fokus dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Jokowi juga menyentil pemda akibat simpanan daerah yang tinggi. Hal ini terjadi pada Juni yang tercatat sebesar Rp 190,13 triliun, kemudian turun menjadi Rp 173,73 triliun.
Lalu pada Agustus simpanan pemda naik menjadi Rp 178,95 triliun, kemudian di September naik menjadi Rp 194,12 triliun.
Sumber: [cnbcindonesia.com]
