DPRD Riau Nilai Pemerintah Tidak Serius Tangani Banjir

DPRD Riau Nilai Pemerintah Tidak Serius Tangani Banjir

PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah tidak serius menangani masalah banjir. Sebab, di Provinsi Riau, beberapa kabupaten dan kota masih sering terjadi banjir.

Seperti di Bangkinang Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu. Kemudian, di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru masih sering terjadi banjir di beberapa wilayah.

Anggota DPRD Riau Mardianto Manan menyebut, penyebab sulitnya untuk mengatasi banjir lantaran kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

"Saya melihat ketidakseriusan dari pemerintah, yang tidak mau menuntaskan tentang kondisi banjir yang ada di Kota Pekanbaru, Kenapa? Karena presisi menuntaskan banjir itu saya tengok kurang secara fisik," kata Mardianto, Sabtu (27/8/2022).

Ia memberi contoh, kalau tidak ingin terjadi banjir tentunya parit diperdalam, dan harus diperbaiki. Kemudian, antara parit satu dengan lainnya yang mulai dari tempat mandi atau rumah ke parit buangan belum terkoneksi.

"Di rumah itu mengalir ke parit saluran cacing, ke parit kelurahan, dan masuk parit kecamatan, dan masuk ke parit kota, dan masuk ke jalan provinsi terjun ke atas hingga Sungai Siak, dari tempat kita mandi sampai ke sungai Siak hal itu tidak boleh tertutup, kalo terputus satu titik saja itu orang katakan banjir," paparnya.

Sampai saat ini beberapa daerah di Kota Pekanbaru masih menjadi langganan banjir. Salah satunya Tabek Gadang, hal itu disebabkan penataan drainase yang tidak bagus.

"Interkoneksi antara Panam ke Sungai Siak tidak sesuai, karena terputusnya hal tersebut tadi, jadi apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah masterplan. Masterplan merupakan rencana induk tentunya itu nanti ada mata panahnya, kalau kita di sini tegak air apakah ke sungai itu atau kesana dan di peta tersebut akan muncul panahnya," paparnya.

Hal ini apabila hanya dikaji saja, tapi tidak menjadi rencana induk yang merupakan Perda, maka tidak akan mengikat. Ia mengatakan, pemerintah provinsi pernah menawarkan bekerjasama dengan Pemerintah kota pekanbaru untuk membantu membuat masterplan, agar banjir di Kota Pekanbaru dapat diatasi.

Tapi sampai hari ini tidak mendapat respon dari pemko.

"Dulu gubri Syamsuar pernah menawarkan kerjasama untuk mengatasi masalah banjir tapi tidak ada respon dari walikota," kata Mardianto.

 

 

Sumber: cakaplah.com

Berita Lainnya

Index