PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM --Tidak hanya persoalan banjir, persoalan tumpukan sampah di Kota Pekanbaru menjadi polemik yang hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik. Bahkan setelah swatanisasi, Pemerintah Kota Pekanbaru berencana akan kembali menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak Kecamatan (Swakelola) tahun 2023 mendatang.
Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST merespon positif langkah Pj Walikota Pekanbaru Muflihun yang kemungkinan tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru.
"Ya, pada dasarnya ketika ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, Insya Allah kita dukung," ujar Sabarudi, Sabtu (8/10/2022)
Menurut Sabarudi, permasalahan tumpukan sampah yang kerap kali dijumpai dipinggir jalan ini dikarenakan Pemko Pekanbaru tidak ada melibatkan unsur masyarakat dalam pengelolaan sampah.
"Saya dapat gambaran secara umum, bahwa memang persoalan sampah hari ini boleh dikatakan masyarakat tidak begitu dilibatkan. Salah satunya yaitu RT RW, Camat dan Lurah," katanya.
"Kalau dikembalikan kepada masyarakat, saya tidak tahu apakah peran pihak ketiga ini nanti dipakai lagi atau bagaimana. Tetapi yang jelas peran masyarakat itu dikuatkan, supaya masyarakat itu tidak lagi berjarak dengan pemerintah terutama pengelolaan sampah," sambungnya.
Politisi PKS ini juga menyebut, dengan diterapkannya sistem swakelola sampah pada tahun depan tersebut dinilai dapat menguatkan kembali peran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.
Apalagi, sejak pengangkutan sampah menggandeng PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI) sebagai pihak ketiga pengangkutan sampah dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekanbaru.
"Ingat, kita punya pengalaman dengan meraih piala adipura. Ketika kita mendapat adipura itu, peran-peran masyarakat itu masih kuat. Nah, mungkin ini salah satu alasan Pj Walikota untuk mengembalikan peran itu kepada masyarakat," pungkas Sabarudi.
Sumber: riauaktual.com
