PEKANBARU RIAUREVIEW.COM --Sikap dan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Haji Muhammad Adil terkait Pemprov Riau, sejak dilantik pada tahun 2021 lalu, dinilai banyak pihak merupakan disharmonisasi yang terjadi antara M Adil dan Gubernur Riau Syamsuar.
M Adil sendiri sudah jauh - jauh hari mendeklarasikan diri untuk maju Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024, yang menjadi lawan politik Syamsuar yang sudah dari jauh - jauh hari juga didukung kader Golkar untuk maju Pilgubri dua periode.
Saat Bupati mendeklarasikan diri maju sebagai calon Gubernur Riau untuk Pilkada 2024, ia mengaku salah satu alasannya maju ke provinsi meski baru satu tahun menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti, adalah karena minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap kabupaten termuda di Riau itu, seperti perhatian di bidang pendidikan.
Saat itu, Adil juga menilai kinerja Gubernur Riau Syamsuar buruk.
Dan terkini, heboh dugaan penolakan kunjungan kerja Gubri Syamsuar ke Meranti yang disebut karena Bupati Adil menolak. Meski sudah dibantah oleh Adil, namun ia lagi - lagi mengisyaratkan ketidakselarasan dengan Gubri Syamsuar.
"Itu kan rencana dia (gubernur), dibatalkan dia lah berarti. Siapa yang ngomong (Adil menolak kunjungan Gubri) begitu. Memang Syamsuar itu suka membatalkan, janji kampanye saja suka dibatalkan sama dia," kata Adil, Kamis (13/10/2022).
"Itu mengada - ngada tu namanya," tegasnya lagi.
Dikonfirmasi terkait disharmonisasi yang terjadi antara dirinya dengan Gubernur Syamsuar, Adil membantahnya.
"Saya biasa - biasa saja. Memutus tali silaturahmi itu mana boleh," kata Adil.
Mantan anggota DPRD Riau ini menjelaskan, bahwa tidak tercium bau surga orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi dia merasa tidak terjadi disharmoni antara dirinya dengan Syamsuar.
"Gak ada, ngapain, gak ada itu," cakapnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Meranti yang juga merupakan Ketua DPD II Golkar Meranti, Iskandar Budiman mengatakan jika dilihat dalam konteks hebohnya dugaan penolakan dari Adil atas kunjungan Gubri Syamsuar ke Meranti, sikap Bupati Meranti tersebut lebih kepada unsur politis. Ia juga menyayangkan karena persoalan kontestasi Pilkada masih sangat jauh.
"Sekarang yang harus dipikirkan itu adalah kemajuan masyarakat Meranti. Ada inovasi baru yang dilakukan desa, harusnya disupport, tapi ini malah dihalang-halangi," ulasnya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pihaknya di lembaga DPRD sangat menyayangkan hal tersebut dan mempertanyakan nilai bernegara Bupati sebagai kepala daerah.
"Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya sebagai pimpinan DPRD sudah bersiap juga untuk menghadiri. Kita sudah koordinasi dengan Sekda, Pak Wabup. Kita sebagai DPRD kecewa dengan perilaku ini," tukasnya.
Sumber: cakaplah.com
