RIAUREVIEW.COM --Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan tempat hiburan malam (THM) New Paragon KTV, Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Senin (2/2/2026) sore.
Aksi ini dipicu dugaan digelarnya kontes kecantikan waria di lokasi tersebut pada 25 Januari 2026, lalu.
Di lokasi, massa memadati area depan New Paragon KTV sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi.
Mereka menilai aktivitas tempat hiburan malam tersebut bertentangan dengan nilai agama dan mencederai budaya Melayu yang dijunjung tinggi di Kota Pekanbaru.
Sejumlah tokoh masyarakat Riau tampak hadir dalam aksi tersebut, di antaranya mantan Wakil Gubernur sekaligus Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Wakil Ketua MUI Riau Zulhusni Domo, serta tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus.
Dalam orasinya, Edy Natar secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar mencabut izin operasional New Paragon KTV.
Ia menilai keberadaan dan aktivitas tempat hiburan malam itu telah melanggar norma agama dan mencederai marwah Pekanbaru sebagai Kota Bertuah.
"Saya minta izin tempat hiburan malam ini dicabut. Kewenangan itu ada di wali kota dan wakil wali kota. Pemko Pekanbaru bisa dan harus mencabut izinnya," tegas Edy Natar di hadapan massa.
Ia menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan tersebut hingga New Paragon KTV ditutup.
Menurutnya, alasan pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat dijadikan pembenaran atas aktivitas yang dinilai melanggar norma.
"Jangan karena alasan PAD, pemerintah melegalkan tempat maksiat. Masih banyak cara meningkatkan PAD tanpa mengorbankan moral masyarakat," ujarnya.
Edy Natar juga mengingatkan para pemimpin daerah mengenai tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga marwah daerah.
Ia mengaku tidak rela tanah kelahirannya dinodai oleh aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama.
"Saya sadar suatu saat kita semua akan dipanggil Allah. Saya tidak rela bumi tempat saya dilahirkan dikotori dengan maksiat," katanya.
Bahkan, Edy Natar mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga marwah Bumi Lancang Kuning.
"Kalau mantan Danrem dan mantan Gubernur saja tidak didengar, berarti tidak ada keseriusan memperbaiki Pekanbaru," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MUI Riau Zulhusni Domo menilai dugaan kontes kecantikan waria tersebut telah mencoreng wajah Kota Pekanbaru dan berpotensi membawa dampak buruk bagi daerah.
"Pemimpin yang memberikan izin terhadap tempat maksiat sama saja dengan mengundang bencana. Ini mencederai marwah Pekanbaru sebagai Kota Bertuah," tegas Zulhusni.
Sumber: Riauaktual.com
