JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan utang subsidi yang belum dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina (Persero) akan mencapai Rp15,91 triliun pada tahun depan. Ini merupakan sisa utang pemerintah ke Pertamina sejak 2016 dan 2017 lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan total piutang Pertamina atas subsidi pemerintah pada 2016 dan 2017 sebenarnya mencapai Rp28,21 triliun. Namun, utang sebanyak Rp12,3 triliun sudah dibayarkan pemerintah tahun ini.
"Dengan demikian dalam konteks kurang bayar subsidi, ini masih ada sisa Rp15,91 triliun yang masih harus dibayarkan di 2019," papar Suahasil yang dilansir CNNIndonesia, di Gedung DPR, Rabu (19/9).
Beban subsidi tahun depan sebetulnya makin mengecil lantaran ada pengalihan anggaran subsidi (carry over) dari tahun anggaran 2019 ke tahun 2020 sebanyak Rp5 triliun. Sehingga secara keseluruhan, beban subsidi tahun depan yang harusnya Rp105,68 triliun menjadi Rp100,68 triliun saja.
Namun, tetap saja angka subsidi tahun depan melonjak drastis lantaran dari pagu APBN 2018 yang hanya sebesar Rp46,86 triliun.
"Bahkan hingga akhir tahun nanti, kami perkirakan subsidi BBM dan elpiji ada di angka Rp103,49 triliun. Realisasi subsidi BBM dan elpiji per Agustus saja sudah mencapai Rp46,3 triliun termasuk pembayaran kurang bayar subsidi ke Pertamina," ujar dia.
Tahun depan, subsidi BBM dan elpiji rencananya dipatok sebesar Rp106,06 triliun, atau naik dari rancangan semula yakni Rp100,68 triliun. Angka rencana ini berubah setelah pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp14.400 menjadi Rp14.500 per dolar AS.
Subsidi ini digunakan untuk membiayai volume BBM sebanyak 15,11 juta kiloliter (kl) dan elpiji bersubsidi 3 kg dengan jumlah 6,97 juta ton.
