JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Nilai tukar rupiah di perdagangan pasar spot siang ini menyentuh Rp15.187 per dolar AS, Kamis (4/10). Pelemahan rupiah terhadap dolar ini diyakini akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah akan memantau dampak pelemahan rupiah terhadap APBN agar pengelolaan anggaran dapat terus dilakukan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.
"Kami tentu memonitor rupiah karena berdampak kepada anggaran, tapi dampak ke anggaran terus dilihat oleh kementerian dari waktu ke waktu," ujarnya yang dilansir CNNIndonesia, di Kompleks Gedung BI, Kamis (4/10).
Suahasil menjelaskan setiap kali rupiah melemah, tentu hal ini akan memberi dampak pada pos penerimaan dan belanja negara. Kedua pos itu akan kompak meningkat.
Namun, ia memastikan dampak pelemahan rupiah membuat pos penerimaan akan tumbuh lebih tinggi ketimbang belanja.
"Tapi dampaknya penerimaan meningkat lebih tinggi daripada belanja. Jadi, untuk anggaran, kami melihat dampaknya, tapi dampaknya masih bisa dikelola," katanya.
Pemerintah juga akan melihat dampak pelemahan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pelemahan kurs sudah pasti memberi dampak juga ke rupiah.
Misalnya, bagi indikator ekspor dan impor. Biasanya pelemahan kurs akan membuat nilai ekspor meningkat dan menguntungkan pengusaha.
Sebaliknya, pelemahan kurs membuat pengusaha harus membayar lebih tinggi dan harga barang impor bisa menjadi lebih mahal, baik untuk barang modal, barang bahan baku, hingga barang konsumsi.
"Setiap kali impor bahan modal meningkat lebih mahal, itu artinya proyek infrastruktur juga akan lebih mahal. Jadi, kami melihat semua dampak itu, tapi saya yakin BI akan menjaga stabilitas rupiah," terang dia.
Kendati begitu, secara keseluruhan, Suahasil belum bisa memberi pernyataan apakah ke depannya asumsi makro untuk indikator kurs rupiah akan diubah oleh pemerintah atau tidak.
Sejatinya, pembahasan APBN 2019 masih terus dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Nanti di rapat kerja (dengan DPR) ya," pungkasnya.
