JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal jauh lebih besar usai Indonesia resmi mengantongi saham mayoritas perusahaan tambang tersebut. Namun, besaran kenaikannya masih akan bergantung dari harga tembaga dan emas.
Dilansir CNNIndonesia bahwa Sri Mulyani mengatakan harga komoditas yang terus bergerak membuat besaran penerimaan ke negara tak selalu sama. Hanya saja, secara persentase, pajak yang dikenakan untuk Freeport Indonesia bersifat tetap (nail down).
Saat ini, Freeport Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 25 persen. Angka itu lebih kecil dari PPh yang tercantum dalam Kontrak Karya (KK) sebelumnya sebesar 35 persen.
"Walaupun turun ini sudah nail down. Jadi nanti kalau ada perubahan undang-undang (UU) PPh di mana bisa turun, mereka tetap bayar 25 persen," ungkap Sri Mulyani, Jumat (21/12).
Seperti diketahui, kini status Freeport Indonesia sudah berganti menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca PT Inalum (Persero) resmi menggenggam 51 persen saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat (AS).
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak akan lebih besar termasuk royalti lebih besar untuk negara," tutur Sri Mulyani.
Ia mengaku sudah memiliki hitungan tersendiri mengenai potensi penerimaan negara dari operasional Freeport Indonesia. Namun, Sri Mulyani enggan menjelaskan rinci jumlah potensi tersebut.
"Dari PPh badan, PPh perseorangan yang mereka bayarkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian pajak tanah dan air kemudian faktor royalti di sana ada semua yang masuk komponen penerimaan, jumlahnya semua lebih banyak," papar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, hari ini Inalum telah melunasi transaksi saham Freeport Indonesia sebesar US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS). Dana itu berasal dari obligasi global perusahaan yang diterbitkan pada bulan lalu sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun.
