RIAUREVIEW.COM --Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rakyat lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan AHY ini pun disorot partai-partai pendukung pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan AHY di acara pelantikan DPC dan DPAC Demokrat se-DKI Jakarta di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/10). AHY awalnya menyampaikan harapannya agar perolehan suara Demokrat meningkat di 2024.
"Kita juga sedang berikhtiar, berupaya sekuat tenaga, semoga terbangun koalisi dan akhirnya kader Partai Demokrat bisa mengikuti sebagai kandidat dalam pemilihan presiden 2024. Bukan kekuasaan yang kita incar, tapi kita ingin mengusung perubahan dan perbaikan," katanya.
AHY lantas menyinggung jika kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sedang sulit. Ia membandingkan kondisi masyarakat di bawah kepimpinan SBY pada pemerintahan sebelumnya.
"Kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Kehidupan semakin sulit, kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional," kata AHY.
"Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, lebih sejahtera, kemiskinan menurun ketika itu. Betul? Pengangguran menurun ketika itu, sekarang di sana-sini masyarakat kita hidupnya sulit bukan hanya di Pulau Jawa tetapi di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Pernyataan AHY ini ternyata menjadi sorotan. Sejumlah pihak, termasuk PDIP, menilai AHY berbicara tanpa data.
PKB Minta Ojo Dibandingke
Sorotan awalnya datang dari PKB. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai tidak elok membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang.
"Ojo dibanding-bandingke (jangan dibanding-bandingkan), setiap era pemerintahan memiliki tantangan dan keberhasilan masing-masing. Tidak elok jika hanya melihat masa lalu tanpa melihat keberhasilan dari pemerintahan Jokowi, baik era Jokowi-JK maupun Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Daniel Johan saat dihubungi, Selasa (11/10).
Daniel Johan mengatakan angka kemiskinan memang menurun di akhir pemerintahan SBY. Sementara, dia tidak menampik pada era Jokowi angka kemiskinan naik dan inflasi juga meningkat lantaran pandemi COVID-19.
"Angka kemiskinan menurun di akhir pemerintahan Bapak SBY, angka kemiskinan 11,7 persen, pada pemerintahan Presiden Jokowi 9,7 persen itu pun naik karena hantaman COVID yang menyerang perekonomian Indonesia dan dunia. Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin telah melewati masa sulit akibat wabah COVID dan pertumbuhan ekonomi perlahan mulai kembali pulih," ucapnya.
"Inflasi memang di atas 3 persen, pada Juni 2022 di atas 4 persen karena faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok dan komoditas global yang mulai naik. Namun, pemerintah sudah berupaya agar inflasi terjaga dengan baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga," lanjut dia.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR ini menyebut tidak baik membandingkan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Menurutnya, lebih baik agar pemerintahan berikutnya saling mengisi pemerintahan sebelumnya.
"Semua masa punya keberhasilan masing-masing, kekurangan harus menjadi PR bersama untuk diperbaiki di masa kini dan masa depan demi Indonesia yang sejahtera adil makmur sesuai dengan tujuan akhir bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambah dia.
PDIP Nilai AHY Halu
Kemudian, sorotan juga datang dari PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyayangkan AHY mengumbar pernyataan yang disebutnya tanpa melihat data.
"Merespons pernyataan ketua umum Partai Demokrat yang membandingkan era Presiden SBY dan era Presiden Jokowi atau saat ini sungguh memilukan karena pernyataan tersebut diumbar tanpa data dan fakta," kata Said saat dihubungi, Rabu (12/10).
Said mengatakan setiap pemerintahan pasti memiliki tantangannya masing-masing. Namun dia menyebut pembangunan yang dilakukan antara era pemerintahan pasti berkelanjutan.
"Secara pasti kita katakan bahwa pembangunan adalah proses yang berkelanjutan, setiap pemerintahan memiliki tantangan dan kemampuannya masing-masing," ujarnya.
Said lalu membeberkan sejumlah data-data dan membandingkan era SBY dengan Jokowi. Seluruh data yang disampaikan Said bertolak belakang dengan pernyataan AHY yang menyebut rakyat lebih baik di zaman SBY.
Atas data-data itu juga, Said menyebut AHY halu menyebut rakyat hidup lebih baik di era SBY. Dia menyarankan agar AHY tidak mengumbar pernyataan hanya demi mendapat tepuk tangan.
"Saya sarankan sebagai anak muda, apalagi dengan latar pendidikan yang cukup baik, kenapa suka berpikir halu, berbicara tanpa data. Kalau hanya ingin mendapatkan tepuk tangan di depan kadernya ya silakan saja, tetapi akan menepuk air diulang kena muka sendiri bila bicaranya meracau tanpa data," ujar Said.
"Kasihan kader Demokrat kalau diberikan contoh kepemimpinan halu, alias mengumbar khayalan," imbuh Ketua Badan Anggaran DPR itu.
PAN Singgung Post Power Syndrome
Kemudian, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi juga turut merespons pernyataan AHY. Dia menilai AHY tidak bijak membandingkan pemerintahan masa lalu dengan sekarang.
"Menurut saya, rasanya tidak elok dan tidak bijak jika ada pernyataan dari pimpinan partai politik yang setelah tidak berkuasa untuk membanding-bandingkan pemerintahan sekarang dengan dirinya dulu," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Rabu (12/10).
Viva melihat setiap pemimpin negara memiliki tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Selain itu, setiap pemimpin negara juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda.
"Mengapa saya katakan tidak elok dan tidak bijak? Hal ini karena setiap pemimpin negara atau presiden lahir dan hadir dalam waktu tertentu, dengan tantangan masalah tertentu, dengan segala kelemahan dan kelebihan tertentu," kata Viva.
Viva mempertanyakan tujuan AHY membanding-bandingkan pemerintahan masa lalu dengan masa sekarang. Dia kemudian menyinggung dampak post power syndrome atau sindrom pascakekuasaan atas statement tersebut.
"Masyarakat tentu akan bertanya-tanya, apa tujuan membanding-bandingkan seperti itu. Apakah untuk tujuan meningkatkan elektoral partainya agar mendapat simpati rakyat, atau untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi, atau terkena dampak post power syndrom?" ujar Viva.
Lebih lanjut, Viva mengajak kepada seluruh pihak untuk mencari solusi jika masih ada kekurangan dari pemerintah saat ini. Menurutnya, etika pergaulan politik sangat penting untuk dijaga.
"Dengan demikian, jika masih ada kekurangan dari pemerintah sekarang, mari mencari solusi dengan menawarkan ide dan gagasan yang kontektual, konstruktif, dan bersama-sama untuk merumuskan kebijakan negara yang dapat dijalankan secara operasional," kata Viva.
"Ide dan gagasan dalam berpolitik sangat penting untuk kesehatan demokrasi, agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Saling menjaga etika pergaulan politik," imbuhnya.
Sumber: [detik.com]
