RIAUREVIEW.COM --Puluhan warga Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, melakukan aksi unjuk rasa di area Jalan Tol Pekanbaru–Rengat, Senin (26/1/2026) pagi. Aksi ini dipicu tertutupnya akses jalan lingkungan yang selama puluhan tahun menjadi penghubung utama antarwilayah warga akibat pembangunan tol.
Massa aksi membentangkan spanduk di ruas tol yang dulunya merupakan Jalan Pinang, jalur penghubung antara Jalan Belidang dan Jalan Sukamaju. Jalan tersebut berada dalam satu wilayah RW dan selama ini menjadi akses vital masyarakat, termasuk menuju kawasan permukiman padat serta sekolah yang berdiri di sekitar lokasi.
Sejak proyek tol berjalan, Jalan Pinang tertutup total. Kondisi itu membuat warga harus memutar jauh melalui Jalan Yos Sudarso untuk menjangkau wilayah yang sejatinya masih berada dalam satu RW. Kondisi ini membuat waktu tempuh warga meningkat drastis.
“Biasanya cukup 3 sampai 5 menit. Sekarang bisa 15 sampai 30 menit karena harus memutar ke jalan besar,” ujar Ketua RW 07 Kelurahan Muara Fajar Timur, Kamal Azmi.
Kamal menjelaskan, persoalan ini sebenarnya sudah disampaikan warga sejak awal rencana pembangunan tol. Pada 2022 lalu, dalam rapat di Kantor Camat Rumbai Barat yang dihadiri pihak kecamatan dan PUPR, ia mengaku telah mengusulkan agar dibangun jembatan penyeberangan supaya akses warga tidak terputus.
“Saya sudah sampaikan, di titik ini perlu dibangun jembatan penyeberangan agar akses warga tidak terputus,” katanya.
Menurut Kamal, sejak awal warga tidak pernah meminta pembangunan jalan sirip tol (frontage road), melainkan jembatan penyeberangan yang menghubungkan sisi kiri dan kanan tol. Hal itu dinilai paling realistis mengingat kedua sisi tol merupakan satu kawasan permukiman dalam satu RW.
Namun pada September 2025, ketika permohonan mulai ditindaklanjuti oleh PUPR pusat, justru yang diproses adalah usulan jalan protek atau frontage road, bukan jembatan penyeberangan sebagaimana yang diajukan warga.
“Padahal dari awal kami tidak pernah meminta jalan Frontage Road. Kami minta jembatan, karena di sini satu kampung, satu RW, penduduknya padat,” tegasnya.
Warga kemudian kembali melayangkan permohonan resmi pembangunan jembatan melalui kelurahan pada September 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Eva Monalisa Tambunan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru–Rengat.
Namun hingga kini, lanjut Kamal, surat tersebut belum diteruskan ke PUPR pusat. “Sampai sekarang surat itu masih di tangan Ibu Eva. Tidak disampaikan ke PUPR pusat. Setiap kali kami tanyakan, selalu ada alasan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dua pekan sebelum aksi digelar, warga sudah menyampaikan rencana pemasangan spanduk dan unjuk rasa kepada pihak terkait. Saat itu, Eva disebut berjanji akan menyampaikan permohonan tersebut ke Wali kota dan PUPR pusat.
Namun hingga aksi berlangsung, belum ada kejelasan. Karena itu, warga memilih turun langsung menyampaikan aspirasi di lapangan.
Kamal juga menyebut, pihak pelaksana proyek tol, yakni HK dan HKI, pada prinsipnya siap membangun jembatan penyeberangan jika telah menerima surat perintah resmi dari PUPR pusat.
“Mereka hanya menunggu surat perintah. Kalau surat itu turun, jembatan bisa langsung dibangun,” tambahnya.
Selain persoalan akses, warga turut mengeluhkan dampak lingkungan akibat aktivitas penimbunan tanah proyek tol. Netris, warga yang telah tinggal di kawasan tersebut hampir 30 tahun, mengatakan kondisi lingkungan memburuk sejak proyek berlangsung.
“Jalan ini sudah ada sejak kami tinggal di sini. Tapi sejak ada penimbunan tol, lumpurnya turun ke sungai,” ujar Netris.
Ia menjelaskan, sedimentasi menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga air mudah meluap saat hujan deras. Akibatnya, banjir kerap terjadi dan menutup satu-satunya akses keluar-masuk permukiman.
“Kalau hujan dua sampai tiga jam saja, jalan kami banjir. Air bisa sepinggang, bahkan masuk ke rumah warga yang dekat sungai,” jelasnya.
Sebelum Jalan Pinang ditutup, warga masih memiliki jalur alternatif untuk keluar saat banjir terjadi. Kini, akses tersebut tidak lagi tersedia sehingga warga merasa terisolasi ketika air meluap.
“Sekarang kalau banjir, kami benar-benar terkurung. Anak sekolah dan warga yang bekerja tidak bisa keluar rumah. Harus tunggu air surut dulu,” cakapnya.
Warga menegaskan, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap proyek strategis nasional. Mereka mengaku tetap mendukung pembangunan, namun meminta solusi agar akses dan keselamatan masyarakat tidak terabaikan.
Warga juga berharap pemerintah daerah, PUPR, serta pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar akses kembali tersambung dan persoalan banjir dapat diminimalkan.
Sumber: cakaplah.com
