BANTAN, RIAUREVIEW.COM -Tiga kali kepemimpinan kepala daerah (bupati,red). Permasalahan abrasi pantai ini tak terselesaikan hingga saat ini. Jika dihitung tahun hampir kurang lebih 18 tahun abrasi pantai menjadi ancaman warga di pesisir Pulau Bengkalis.
Ancaman abrasi ini, makin hari makin meluas. Tanah terkikis dari hitungan tahun. Sampai-sampai sawah hingga kuburan hilang dan berubah menjadi lautan. Warga Pulau Bengkalis, khususnya di Kecamatan Bantan tak kuasa membendung ganasnya gelombang ombak selat Melaka. Upaya membuat tanggul dan menanam mangrove hanya berbuah sia-sia. Setiap tahunnya sekitar 10 meter kebun dan ladang hilang dari daratan.
“Kami mengetuk hati pemerintah, tolonglah dan selamatkan desa kami, disini tanah tumpah darah kami, tempat berladang menyambung hidup mencari makan, kami setiap hari. Dilanda cemas dan was-was, desa kami akan hilang dan hanya jadi kenangan” kata Kepala Desa Mentayan Jalal kepada Riaureview.com belum lama ini.
Menurut Jalal, untuk penanganan sementara, dirinya bersama sejumlah warganya sudah berupaya secara mandiri, untuk melawan abrasi baru- baru ini dengan dana desa dan iuran warga membuat tanggul
menyelamatkan ladang padi. Hanya saja, sifatnya hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Sebab, sejak tahun 1997 puluhan hektare ladang tak terselamatkan.
“Kami hanya bertahan dan memberikan semangat warga kembali berladang, mereka sebetulnya sudah enggan karena air masin hampur masuk dan tanaman padi akan mati,“ imbuh Jalal.
Sementara bantuan tanggul atau pemecah ombak yang diajukan setiap tahun kepada pemerintah hanya menjadi penantian yang tak menentu.
“Permintaan kami warga desa Muntai, jika pemerintah tak sanggup membantu, buatlah Proyek Tugu Prasasti di disini, jika desa kami hilang masih ada kenangan,” katanya lagi.
Keluhan kepala desa yang menjadi Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Bantan ini. Ternyata hari ini mulai di dengar oleh Pemerintah Pusat. Melalui Tim dari Kementerian Kemaritiman berjumlah 26 orang mewakili setiap tim turun menijau lokasi abrasi.
Rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara, Bappenas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan melakukan tinjauan lapangan.
Peninjauan diawali dengan meninjau pesisir Desa Meskom hingga selat Baru dengan menggunakan speedboat, lalu rombongan menuju ke Desa Mentayan, kemudian ke Desa Muntai, dan Desa Pambang.
Kehadiran tim kementerian tersebut bertujuan untuk menggarap sejumlah informasi terkait penyebab Abrasi dan kondisi abrasi pada wilayah yang dikunjungi tersebut.
Sesampainya pada satu persatu desa itu, rombongan kementerian dan lembaga tersebut langsung melihat kondisi abrasi yang telah mengikis hingga beberapa kilometer pada pulau di Bengkalis tersebut.
Rombongan tersebut seakan-akan tidak percaya dan justru terperanjat ketika melihat adanya batu tapal batas terseret abrasi. Tim dari Kemenko Bagian Kemaritiman mengaku sangat prihatin atas kondisi di pulau Bengkalis yang sudah sangat parah, apalagi di Desa Pambang, abrasinya sudah dua kali bergeser dari titik koordinat yang ditentukan sebelumnya.
Mereka akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi dan jalan keluar dalam menanggulangi masalah abrasi tersebut. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Sahat M Panggabean, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyampaikan arahan yang sama pada Rakot tingkat Menteri pada 21 Juni 2019 lalu.
“Kami akan berusaha sedaya upaya. Karena, Menko memerintahkan membuat team study untuk menangani masalah abrasi yang terjadi diwilayah pesisir Sumatera, serta membuat program yang lebih komprehensif dan terpadu dengan memperhitungkan besaran biaya dan time table oleh team study,” katanya di Bengkalis.
Tidak hanya itu, mengingat Pantai Timur Pulau Sumatera yang sudah sangat kritis Menko juga mengusulkan program pembangunan talud di Pantai Timur Pulau Sumatera periode 2020-2024. (ab)
