JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Korea Selatan menyatakan akan mengakhiri pakta kerja sama intelijen militer dengan Jepang menyusul perseteruan diplomatik dan perdagangan antara kedua negara terkait sejarah masa lalu.
"Melanjutkan kesepakatan kerja sama ini, yang diteken untuk memfasilitasi pertukaran informasi sensitif militer antara kedua negara, tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional kami," ucap seorang pejabat keamanan nasional Kantor Kepresidenan Korsel, Kim You-geun, Kamis (22/8).
Pemerintahan Presiden Moon Jae-in membatalkan perjanjian kerja sama General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) itu setelah Jepang menghapus Korsel dari "daftar putih" negara yang bisa menikmati fasilitas kontrol ekspor minimum.
Dengan demikian, pengekspor dari Negeri Ginseng harus melalui prosedur administratif tambahan sebelum bisa menjual produknya di pasar Jepang.
Kim mengatakan Tokyo mengambil langkah tersebut dengan alasan isu keamanan dan kehilangan kepercayaan terhadap Seoul "tanpa alasan dan bukti yang kuat."
"Ini menyebabkan ada perubahan mendasar pada kerja sama pertahanan," ucap Kim seperti dilansir AFP dan CNNIndonesia.
Menteri Pertahanan Jepang, Takashi Iwaya, menyayangkan keputusan Korsel mengakhiri GSOMIA yang dianggap memperlihatkan bahwa Seoul tidak menghormati kepentingan keamanan antara Jepang-Korsel, bahkan Amerika Serikat, terutama dalam menghadapi isu Korea Utara.
"Uji coba rudal berulang kali Korut mengancam keamanan nasional dan kerja sama antara Korsel-Jepang, bahkan dengan AS. Ini sangat krusial. Kami mendesak mereka (Korsel) untuk membuat keputusan yang bijak," tutur Iwaya seperti dikutip Reuters.
Keputusan Seoul mengakhiri GSOMIA menandai titik terendah relasi Jepang-Korsel. Kedua negara kembali bersitegang sejak beberapa bulan terakhir menyusul kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe yang menetapkan pembatasan ekspor bahan baku ponsel pintar ke Negeri Ginseng.
Pembatasan ekspor itu disebut akan mempengaruhi perusahaan raksasa teknologi Korsel, seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan LG Electronics, hingga pasar teknologi global.
Kebijakan tersebut muncul setelah pengadilan Korsel memerintahkan perusahaan-perusahaan Negeri Sakura untuk memberikan kompensasi kepada warganya yang menjadi korban perang kerja paksa di masa kolonialisme Jepang.
Jepang menolak permintaan Korsel itu dan bahkan mengajukan persoalan tersebut ke arbitrase.
Sejarah kolonialisme Jepang terhadap Korsel di masa Perang Dunia II memang kerap menjadi batu ganjalan relasi kedua negara.
Kemarin, Korsel bahkan mengakui bahwa pembatasan ekspor Jepang ke negaranya disebabkan oleh "sengketa sejarah."
