RIAUREVIEW.COM --Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 harus disahkan paling lambat pada akhir September ini. Untuk itu, DPRD dan Pemprov Riau terus menggesa pembahasannya.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyebutkan hal tersebut bersamaan dengan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membutuhkan waktu.
"Sesuai ketentuannya APBD Perubahan wajib disahkan paling lambat 3 bulan dan proses realisasi terhitung 2 bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Jadi kita gesa di akhir September ini supaya tidak melanggar ketentuan itu," katanya.
Legislator Fraksi Gerindra ini menyebutkan untuk prioritas APBD Perubahan 2023, masih berkaitan dengan pembangunan Provinsi Riau yang terletak di beberapa OPD teknis. Seperti di Dinas Kesehatan, juga di PUPR dan yang lain termasuk Dinas Pendidikan.
"Prioritas kita tetap berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentu juga mengarah kepada RPJMD," kata Hardianto.
Sedangkan untuk pendapatan, dari Participating Interest (PI) 10 persen itu sebetulnya kata Hardianto hampir dipastikan defisit sebesar Rp800 miliar. Sebab, PI sebesar Rp800 miliar itu sampai detik ini belum cair oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
"Nah tetapi memang kita akui kejelian dan memang keberanian kawan-kawan TAPD sehingga kenaikan ini sebenarnya dari beberapa sektor. Terutama sektor pendapatan pajak bahan bakar minyak. Nah itu ada kenaikan sehingga memang terkesan naik. Tapi pada hakikatnya sebetulnya kalau seandainya PI tidak cair maka kita akan dihadapi pada positioning deficit," papar Hardianto.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti mengatakan, APBD Perubahan 2023 ini mencapai Rp10,6 triliun. "Setelah itu baru paripurna. InsyaAllah akhir September sudah selesai. Nilainya Rp10,6 Triliun," kata Poti.
Lanjut Poti, nilai itu dari penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan, pajak rokok. Kemudian, kata dia, ada beberapa pendapatan yang bertambah, ada juga retribusi yang berkurang.
"Tapi ini ada harapan lagi, diskusi bersama dengan Bapenda, TAPD bahwa penerimaan dana bagi hasil (DBH) sawit juga akan kita terima, lebih kurang Rp83 miliar. Itu bisa disalurkan di bulan November. Jadi itu menjadi sebuah pendapatan," kata Poti.
Ia juga berharap, Participacing Interest (PI) 10 persen Migas segera masuk ke kas daerah. Ia berharap direktur PT Riau Petroleum menyelesaikan cepat urusannya dengan SKK migas dan pertamina. Karena ini tercatat di buku APBD, baik murni dan perubahan nilainya Rp800 miliar.
"Ketika ini tidak bisa diselesaikan oleh Direkturnya dan pemerintah provinsi Riau, tentu APBD kita tahun 2024 nanti akan defisit. Jadi kita minta keseriusan. Kami sudah pernah panggil direktur dengan komisi III, tentang PI tinggal satu syarat lagi. Hari ini closing, tinggal persetujuan. Pemerintah optimistis akan diterima," tegas Poti.
"Kita tegaskan hal ini harus menjadi prioritas pemerintah, karena itu sudah terdapat dalam buku APBD," tambah Poti.
SUMBER: RIAUAKTUAL.COM
