RIAUREVIEW.COM --Fakultas Ilmu Administrasi Unilak bersama dengan KLHK dan Hanns Seidel Foundation Indonesia Office (HSF) Jerman mengadakan workshop Melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) Wujudkan Kolaborasi Multi Pihak untuk Pencapaian NDC di Tingkat Tapak Pekanbaru, 26-27 Februari 2024, di Grand Zuri Pekanbaru.
Workshop selama dua hari ini dibuka oleh Wakil Rektor II Unilak Dr Jeni Wardi SE AK CA, hadir Setditjen PPI KLHK Agus Rusly, SPi, MSi, Hans Seidel Foundation (HSF) Julia Berger, Dekan FIA Dr Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA
Dengan narsumber Koko Wijanarto Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI KLHK dengan materi Kebijakan Pengembangan Proklim dalam upaya pencapaian NDC Indonesia di Tingkat Tapak, Alkahfi Stikno, M.Pd dari Penggiat Proklim Desa Mukti Jaya, Kab Rokhil dengan materi Praktek-praktek terbaik kontribusi Proklim dalam pencapaian NDC.
Narsumber sesi siang Prama Widayat, SE., MM., AAAIK., SPHCM, Direktur Bank Sampah Unilak materi pada Tata Kelola Sampah dan Dampaknya terhadap Pengembangan ProKlim, Dr. Rawa El Ahmady materi Peran universitas dalam pengendalian perubahan iklim di Riau (aktual pengalaman pendampingan 6 proklim), dan ditutup oleh Gilang, Balai PPI Wilayah Sumatera/Seksi Wilayah Riau Peran Balai PPI Dalam Pendampingan Proklim, dan pegendalian Perubahan Iklim Provinsi Riau. Di hari kedua kegiatan diisi dengan visit ke kampus Unilak, dan penanam pohon bersama.
Workshop diikuti lebih dari 80 orang yang berasal dari organisasi masyarakat seperti muhammadiyah, nahdatul ulama riau, mahasiswa lingkungan dari berbagai perguruan tinggi di riau, pertamina hulu rokan, RAPP, sinar mas, aktifis lingkungan NGO, DLHK Kab Siak, Bengkalis, Pekanbaru,dll.
Agus Rusli dalam pidatonya memberikan penghargaan yang setingginya kepada peserta yang hadir dalam workshop ini. Dalam kesempatana ini saya menyampaikan beberpa hal perkembagan perubahan iklim ditingkat Internasional, nasional dan pemda.
Saat ini indonesia bersama dengan negara negara di PBB berpihak pad aperubahan iklim sepakat menjaga pecegahan naiknya suhu bumi tidak lebih, 1,5 derajat celcius, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana yang berbahaya bagi umat manusisa, ini akan berdampak pada banjir di wilayah asia dan Indonesia, untuk itu dibutuhkan pengurangan emisi global yang secara cepat,
"Untuk nasional kondisi geografis sangat rentan perubahan iklim, data BNPB kejadian bencana ada banjir, tanah longsor, kebakaran hutan lahan, abbrasi. Di tahun 2023 ada 4940 kejadian bencana dan ini naik dari 3825 kejadian daripada ahun 2022. Sebagian besar adalah karlahut, banjir. Hal ini mengganggu perkenomian dan kehidupan masyarakat. Ujar Agus.
Dijelaskan Agus bahwa di tahun 2022 total emisi gas rumah kaca 1,50 juta ton ekuifalen, dan ini didominasi oleh sektor energi sebesar 55 persen, dan kebakaran hutan ada 17 persen. Untuk mengatasi persoalan iklim, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi bursa karbon (NDC), pengendalian gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
Ditambahkan Agus, KLHK bersama dengan Kemendagri akan mengawal proses pencapaian terget NDC dan nilai ekonomi karbon dan Proklim, dan ini harus didukung dan dilaksanakan para pihak termasuk akademisi. Ini tidak mudah karna sangat bersinggungan dengan aspek-aspek pembangunan terutama di bidang pangan dan kesehatan akan bersinggungan dan ini terjadi di tingkat tapak.
"Berkat kerja keras, kebakaran hutan dan lahan tahun 2019-2020 terjadi penurunan emisi gas rumah kaca yang sangat drastis. Di awal 2024 MBKG telah memprediksi akan terjadi elninio maka kita semua harus waspada dengan siap siaga mengatasi ini." ujar Agus.
Sementara itu Julia Berger dari HSF menyampaikan HSF telah bekerja keras dengan Dirjen PPI dan menjalin MoU sejak 2022, misi utama kami adalah untuk memastikan peran universitas dan para publik mencapai tingkat NDC yang ideal. " Kami berterima kasih workshop ini bagian dari cara HSF dan bekerja bersama dengan Unilak untuk belajar lebih lanjtu tentang proklim yang telah diadakan.
"Misi utama dan latar belakang kami adalah pendidikan publik tentang lingkungan sangat erat kaitannya, setiap sektor berperan lebih lanjut dengan perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena ini saya ingin peserta melihat seksama dan berperan semua orang untuk menyebarkan luaskan ide-ide cemerlang langsung ke semua orang. Ini adalah pertama kalinya saya ke Riau, ujar Julia.
Sementara itu Wakil Rektor II Unilak Dr Jeni Wardi yang membuka workshop menyampaikan apresiasi kepada FIA Unilak, dan ucapan terima kasih kepada KLHK dan HSF. Unilak sangat konsen pada kegiatan lingkungan, ada program Proklim, bank sampah, dll, dan ini juga bekerja sama dengan KLHK, pemerintah, perusahaan dll.
"Workshop ini merupakan bukti keseriusan Unilak dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan. Kita harus terus berkolaborasi dan bersinergi baik termasuk dengan ormas, seperti NU, muhammadiyah, agar penerima manfaat dan program lingkungan ini makin meluas, bermanfaat.
Dikatakan Dr Jeni, bahwa Unilak saat ini telah melakukan pendampingan lebih dari 80 bank Sampah di Provinsi Riau yang tersebar lebih dari 5 kab/kota, dan dikelola oleh berbagai lembaga, seperti sekolah, pesantren, kelompok masyarakat dll. Program ini juga mendapatkan dukungan dari PHR.
Ditempat yang sama Dekan FIA Unilak Dr Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA menyampaikan, Proklim merupakan konsen kami di fakultas karena berkaitan dengan isu isu lingkungan, nah kegiatna ini sudah dimulai sejak kerjasam akita dengna KLHK tahun 2020 dan ini terus berjalan.
"Proklim supaya terus berjalan dan berkelanjutan memang harus berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan kegiatan melibatkan anak muda ormas, aktifis, penggiat proklim,perusahaan dan pemda, sehingga tearget proklim yang dimulai dari tingkat tapak(bawah) bisa berhasil dan kontribusi dalam NDC. Saya kira kita harus menyasar gen Z dalam setiap kesempatan program proklim, masyarakat harus berbuat, salah satunya merubah gaya hidup rendah carbon dimulai dari diri sendiri. Di Perguruan tinggi mengajak mahasiswa, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan ini harus disosialisasikan agar bisa menjadi kebiasaan. " ujar Dr Khuriyatul
Dilansir dari Laman KLHK Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC) Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim. Salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim dari berbagai tingkatan mulai dari Nasional hingga di tingkat tapak adalah Program Kampung Iklim (ProKlim).
ProKlim dikembangkan sejak tahun 2012 dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim. Penguatan ProKlim, menjadi amanat Presiden Joko Widodo tentang perlunya memobilisasi potensi masyarakat di tingkat tapak dalam pengendalian perubahan iklim. KLHK menargetkan akan ada 20.000 kampung ProKlim hingga tahun 2024 mendatang. ProKlim menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim pada aksi kongkret di tingkat tapak dan bagian pendekatan inovatif dari skema kemitraan publik-swasta dalam pengendalian perubahan iklim. (Rls)
