BENGKALIS,RIAUREVIEW.COM—Dosen Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru Yalid, S.H., M.H. sukses meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jambi (Unja) setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum pada Senin (10/6/2024).
Bertempat di ruang Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum, Kampus UNJA Telanaipura dalam sidang promosi Doktor Ilmu Hukum tersebut Yalid, S.H., M.H. mengangkat judul Disertasi "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia" diuji oleh 9 orang pakar, diantaranya Dr. Usman, S.H., M.H., (Ketua), Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn (Sekretaris), Penguji Utama/Penguji Eksternal) dari UGM Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H., Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Dr. Raffles, S.H., M.H., Dr. Diana Amir, S.H., M.H.. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D selaku promotor dan Dr. H. Taufik Yahya S.H., M.H.
Dosen Unilak yang terkenal low profile tersebut dinyatakan lulus dengan IPK akhir 3,91.
Ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum tersebut turut dihadiri akademisi dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, diantaranya Wakil Dekan I Fak. Hukum Unilak Muhammad Azani, S.Th.I, M.S.I. kemudian Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum, dan Rachmad Oky Saputra, S.H., M.H.
Menurut Dr. Yalid, S.H., M.H., meneliti tanggung jawab kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit dinilai sangat penting, karena untuk meminta tanggung jawab kurator harus jelas kriteria menentukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator. Jika tidak jelas atau terdapat kekaburan norma, maka menjadi celah mengkriminalisasi atau menggugat kurator.
Sehingga perlu pengaturan yang jelas, mana yang dikatakan salah dan mana pula yang dikatakan lalai, relevan dengan itu perlu dibuat konsep tanggung jawab kurator yang ideal.
Sebab dalam pelaksanaan tugas kurator akan dihadapkan dengan berbagai kepentingan, yang pasti debitor dan para kreditornya termasuk juga kepentingan para stakheholders, diantaranya pengadilan, pemegang saham, pekerja, dan masyarakat yang berkepentingan.
Norma yang mengatur tanggung jawab kurator di Indonesia hanya diatur pada Pasal 72 dan 78 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Akan tetapi, norma tanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian tersebut tidak jelas kriterianya, serta tidak jelas dapat dibebankan menjadi tanggung jawab pribadi atau dalam kapasitas kurator secara perorangan atau tangung jawab renteng jika dilaksanakan oleh tim kurator. Norma tanggung jawab pribadi kurator tampak jelas hanya pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) yang dibebankan secara pribadi.
Sementara itu, sambung Dr. Yalid, S.H., M.H., jika menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka pertanggungjawabannya sedemikian luas, memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interprestasi yang meluas, mengingat cakupan norma Pasal 1365 KUH Perdata terlalu fleksibel.
Perlu diterangkan, pengaturan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam kedua sistem hukum, baik Indonesia maupun Malaysia mempunyai kesamaan tugas pokok, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Sementara perbedaannya, putusan pernyataan pailit di Indonesia tidak membedakan perintah penerimaan dan penghukuman. Bila diperhatikan UU Kepailitan dan PKPU Indonesia tidak mengatur jangka waktu proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditor, karena akan bertahun-tahun mendapatkan pembayaran utang.
Di Malaysia, sambungnya, tahap pengurusan harta pailit melalui Jabatan Insolvensi Malaysia harus diselesaikan dalam waktu 183 hari berbeda dengan di Indonesia tidak mengatur jangka waktu.
Namun, di Malaysia dalam pemberesan harta pailit ini juga tidak diatur jangka waktu sehingga juga tidak memberikan kepastian hukum. Untuk mengurus harta pailit di Malaysia, Ketua Pengarah Insolvensi dapat menunjuk seseorang pengurus khusus yang di Indonesia tidak diatur demikian.
Dalam hal ini, sambung Dr. Yalid lagi, sebagai saran yang perlu dijadikan rujukan diantaranya perlu diatur batas waktu penyerahan salinan putusan pernyataan pailit kepada kurator, agar kurator mendapat kepastian hukum untuk menjalankan tugasnya.
Kemudian lagi, Indonesia sebaiknya perlu membuat pengaturan perlindungan hukum bagi kurator, apabila telah melaksanakan tugas sesuai kewajiban hukum atau perlu membuat undang-undang khusus yang mengatur profesi kurator.
Selain itu, disarankan di Indonesia membuat aturan jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar kurator terhindar dari kelalaian waktu, selain itu jangka waktu tersebut sebaiknya diatur dan dibentuk lembaga pembeli harta pailit sementara agar pemberesan harta pailit dapat terlaksana sesuai jangka waktu yang ditentukan.
Begitu pula di Malaysia, perlu pengaturan yang tegas dan jelas tentang kriteria kesalahan atau kelalaian kurator dalam menjalankan tugas mengurus dan membereskan harta pailit.
Di Malaysia sendiri juga disarankan, agar membuat undang-undang khusus yang mengatur kepailitan, agar pengaturan kepailitan tidak tersebar, seperti perorangan, badan usaha (perusahaan), dan bank, serta membuat undang-undang khusus yang mengatur Jabatan Insolvensi Malaysia.
Khusus Malaysia, kata Dr. Yalid, S.H., M.H. disarankan membuat aturan jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta mengatur dan membentuk lembaga pembeli harta pailit agar pemberesan harta pailit dapat terlaksana sesuai jangka waktu yang ditentukan.
Terakhir dalam wawancara dengan media ini Dr. Yalid mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa semua pihak, tentunya ini suatu kebanggaan bagi saya berhasil meraih gelar Doktor. Jika dibilang satu-satunya Doktor di bidang Hukum Kepailitan di Riau, barangkali saya sendiri baru yang terlihat. Semoga diikuti oleh dosen lainnya”, ungkap Dr. Yalid, S.H., M.H. dengan penuh rasa sukacitanya, Selasa (11/6/2024) saat dihubungi RiauReview.com.(ra)
